© MY 120619
Daftar masalah kita itu emang panjang banget, tidak ada jaminan Indonesia tidak tergiring menuju ambang kebangkrutan seperti difiksikan oleh P.W. Singer dan August Cole melalui novel The Ghost Fleet.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 masih pada katagori sedang. Meskipun meningkat dibandingkan tahun 2016. Naik 2,02 poin menjadi 72,11 dari angka 70,09.
Menyerahkan proses ini pada ‘Sistem KW’ adalah kebodohan, harus ada re-evaluasi pada sistem yang memang terbukti kaleng-kaleng.
Sistem distribusi kekayaan yang diterapkan diantara manusia harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Apakah sistem yang selama ini dijalankan mampu?
Menurut BPS, aspek IDI yang mengalami penurunan paling signifikan dan termasuk dalam berkatagori buruk adalah Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (56,16), Peran DPRD (59,78), dan Variabel Peran Birokrasi Pemerintahan daerah (56,26)
Bahkan menggunakan sistem dan statistik kaleng-kaleng saja kelihatan banget jebloknya gimana kalau pakai standart Tuhan?
Dalam Laporan Democracy Index 2017 oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia dinobatkan sebagai “demokrasi cacat berkinerja paling buruk”, terjun bebas dari peringkat 48 ke 68 dari 167 negara.
Terancamnya kebebasan sipil menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam kemerosotan kondisi dan peringkat demokrasi Indonesia. Tidak heran jika kemudian tulisan-tulisan seperti Nasarudin Joha yang tegas menyerang kegagalan demokrasi mampu jadi oase di tengah perasaan publik yang bergejolak melihat pembodohan terkonsep ini.
Indeks Demokrasi EIU yang dibangun sejak 2006 terdiri atas lima kelompok variabel, yaitu pluralisme dan proses elektoral, kebebasan sipil, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, dan budaya politik.
Berdasarkan data Freedom House (2018), Indonesia mengalami defisit demokrasi, dari status “bebas (free)” pada 2006-2013 menjadi “bebas sebagian (partly free)” hingga 2018.
Sementara, Timor Leste, negara yang lahir dari rahim Indonesia, naik peringkat dari “partly free” menjadi “free” pada 2018.
Itulah data dan analisa para tehnisi demokrasi. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang buruk melahirkan mahar politik berbiaya tinggi. Partai jadi investasi para pemodal hingga mudah dijual belikan, ditawar-tawar sesuai kepentingan.
Ketika peran parpol sudah terdistorsi, maka kredibilitasnya sangat dipertanyakan. Lahirlah koalisi parpol yang hampa, kosong dan kering dari keberpihakan. Berhala baru itu terus dipuja, bahkan mereka semua tahu, untuk menyelamatkan dirinya saja ia tidak mampu.
Sparta dan Athena yang merupakan contoh produk gagal demokrasi hingga menjadikan keduanya sebagai musuh bebuyutan. Perang selama 27 tahun mengakibatkan seluruh Yunani mengalami kemiskinan dan penderitaan hingga berakhir pada kehancuran.
Mempertahankan sistem imitasi ini adalah legalisasi kebodohan. Demokrasi tak lebih dari menjalankan keputusan dan keinginan kekuatan kapitalis, lebih tepatnya para bankir internasional belaka. Demokrasi adalah sistem politik buruk bagi manusia berwatak buruk.
Insyaflah brother…!!!
Wallahua’lam bissawab.
✍ Education For All
